Terkait Uang Debu Rp 100 Juta,  DPMD Akan Panggil Kuwu Dawuan

KAB. CIREBON - H. Amirrudin, Kuwu Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, bakal dipanggil pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait kompensasi uang debu sebesar Rp 100 juta.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Pemerintah Desa di DPMD, Aditya Arif Maulana, pihaknya bakal meminta keterangan awal mula pencairan uang debu hingga pembagiannya.

Baca juga: Adang Daradjatun Minta Kejelasan Penindaklanjutan Rekomendasi PPATK oleh Aparat Penegak Hukum

Ia mengaku belum bisa menyimpulkan apakah penerimaan uang itu termasuk gratifikasi atau masih sesuai dengan ketentuan.

"Kita pelajari dulu persoalannya, kemudian lakukan klarifikasi. Belum bisa disebut gratifikasi, harus didalami dulu, " ujar Adit, saat diminta pendapatnya atas kompensasi uang debu Rp 100 juta yang diterima Kuwu Dawuan.

Baca juga: Dede Yusuf Pertanyakan Tindakan Represif Aparat di Tragedi Kanjuruhan

Dirinya juga baru mengetahui persoalan tersebut, sehingga perlu dipelajari terlebih dahulu. Selain meminta keterangan terhadap Amirrudin, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Camat Tengah Tani.

Sebelumnya diberitakan, Kuwu Dawuan menerima kompensasi uang debu sebesar Rp 100 juta dari PT. Raja Sukses Propertindo selaku developer perumahan Lovina Vilage 4.

Baca juga: 1,3 Milyar Data Registrasi SIM Card Masyarakat Tanah Air Bocor

Dari kuitansi dana kompensasi uang debu tertera ditandatangani Kuwu Dawuan, H. Amirrudin. Dana kompensasi tersebut merupakan hasil musyawarah desa yang dihadiri kuwu beserta perangkat desa, pihak developer, RW, BPD, babinsa dan babinkamtibmas.

Disepakati juga pihak developer memperbaiki jalan berlubang dekat tempat sampah dan melakukan perbaikan jalan rusak yang diakibatkan keluar masuknya kendaraan proyek.

Baca juga: Bakamla RI Zona Timur Bantu Cari Nelayan Hilang di Perairan Saparua

Kuwu Dawuan, Amirrudin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/3/2023), mengakui adanya uang kompensasi uang debu sebesar Rp 100 juta.

"Sudah dibagikan ke warga sepanjang jalan yang dilalui kendaraan proyek, RW, RT, BPD dan aparat desa. Itu hak warga yang sudah disalurkan melalui RT dan RW, " jelasnya saat ditemui di kantor desa.

Baca juga: Sering Terjadi Kebocoran Data, Nico Siahaan Pertanyakan Kinerja Kominfo

Agus/Tim