Kantor Berpotensi Roboh, Nyawa Pegawai Damkar Terancam

KAB. CIREBON - Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Cirebon dalam kondisi rusak di bagian atap. Kayu rangka atap terlihat sudah rapuh dan plafon ambrol sehingga meninggalkan lubang besar.

Jika hujan, air dipastikan jatuh sampai ke lantai. Ada pula kayu rangka atap yang sudah melengkung. Kondisi ini cukup membahayakan para pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran. Bukan hanya bisa terluka terkena runtuhan atap bangunan, namun juga mengancam nyawa para pegawai.

Baca juga: Tokoh Pemuda Suranenggala Apresiasi Mulai Berjalannya Proyek Fisik di Kab. Cirebon

Keadaan yang sangat membahayakan ini telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Pihak Damkar mengaku sudah mengajukan rehab sejak tahun 2021. Tapi, program rehab tidak pernah didapat.

Baca juga: Banyak Jalan Rusak Parah, Pemkab Cirebon Diminta Percepat Pembangunan

Kasubag Program di Dinas Pemadam Kebakaran, Karen saat ditanya wartawan, mengungkapkan, ajuan perbaikan telah disampaikan ke Bapelitbangda. Hingga 2023, belum ada kejelasan atas ajuan tersebut.

"Sudah, sejak tahun 2021 diajukan untuk perbaikan bangunan. Ajuan kami sebesar Rp 190 juta. Sampai tahun ini, ajuan itu belum terealisasi. Kondisi bangunan memang sudah rusak dan membahayakan. Bisa diliat secara kasat mata, " ujarnya, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Bupati Subang H Ruhimat Tinjau Kegiatan TMMD Pelaksanaan Jalan Cipeundeuy-Serang Panjang

Karen mengungkapkan, pihaknya memang mendapat informasi ada kemungkinan pindah ke kantor KPU. Tapi, KPU juga belum pindah ke gedung baru. Sehingga, belum jelas apakah benar pindah ke kantor KPU atau tidak jadi.

Untuk pembangunan gedung baru yang tanahnya sudah disiapkan di depan kantor Dinas Perizinan, membutuhkan biaya sangat besar.

Baca juga: Sesuai Target, Pembangunan Akses Jalan Sepanjang 250 Meter Menuju TPU Selesai Dikerjakan Satgas TMMD ke-115

"Kantor baru Dinas Pemadam Kebakaran memang sudah disiapkan, tanahnya ada. Bahkan, sudah ada pagarnya. Tapi, untuk pembangunan butuh biaya lebih dari Rp 7 miliar. Kami sudah coba ke provinsi dan pemerintah pusat, tapi belum dapat respon. Jadi, saat ini ya tetap di kantor yang ditempati dengan kondisi atap bangunan banyak yang rusak, " jelas Karen.

As/Mn

Baca juga: Bupati Cirebon Meminta Masyarakat Pantau Progres Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon